
MAMUMTAZA MALANG – Segenap dewan guru bersama anggota Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) MA Muhammadiyah 1 Kota Malang melangsungkan kunjungan ke kantor DPRD Provinsi Jawa Timur, Rabu (5/2/2025).
Giat silaturrahmi ini dibersamai dengan agenda MA Muhammadiyah 1 Kota Malang tujuan untuk belajar dan memahami tentang seluk beluk DPRD Jawa Timur, serta mekanisme kerja dari anggota DPRD.
Agenda tersebut lantas disambut dan diterima dengan baik oleh Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas.
Sejalan dengan lingkup kerja Komisi E DPRD Jatim, Puguh menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kunjungan yang dilakukan oleh MA Muhammadiyah 1 Kota Malang.
Sosok yang kini dikenal sebagai local hero Malang itu menyebut bahwa giat ini merupakan pengalaman berharga bagi adik-adik pelajar yang sekarang sedang berada di jenjang pendidikan ‘Sekolah Menengah Atas’.
“Adik-adik pelajar adalah iron stock bangsa, adik-adiklah yang akan mengisi ruang peran dan kepemimpinan bangsa ini dimasa mendatang, oleh karenanya tidak ada kata lain kecuali kita harus terus belajar, meningkatkan pengetahuan dan kompetensi agar kita memiliki kemampuan untuk berdaya saing dimasa mendatang,” jelas Puguh.
Padi sesi pertemuan, sosok Sekretaris Fraksi PKS di DPRD Jatim ini banyak berbagi cerita seputar tentang tugas dan fungsi anggota DPRD.

Di antaranya fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan.
Lebih spesifik, Puguh juga mejelaskan bahwa dalam konteks anggota DPRD di Jawa Timur, tupoksi kinerja dibagi dalam komisi-komisi dan badan-badan.
Pada momen yang sama, Puguh turut menyinggung tentang mekanisme penyampaian aspirasi yang salah satunya lewat mekanisme serap aspirasi (reses) yang dilakukan oleh setiap anggota dewan.
Kepala Madsrasah Akhmad Ari Wibowo berterimakasih atas sambutan hangat dan motivasi serta pendidikan politik yang diberikan dr Puguh Wiji Pamungkas.
Dijelaskan Ahmad Ari, bahwa giat kunjungan ini merupakan wujud dari implementasi kurikulum Tahun Ajaran 2024/2025 untuk meningkatkan “Kepemimpinan dan Wawasan Perpolitikan” serta menambah pemahaman terkait dengan sistem pemerintahan dan ilmu politik di Jawa Timur.